Penyuluhan Hukum Terpadu Di Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate

Ternate – Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan hukum harus dilakukan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrumen penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat tercapai.

Penyuluhan Hukum Terpadu yang dilaksanakann oleh Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate adalah salah satu kegiatan  penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum6 . Sedangkan Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepantasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya .  

Tujuan dari Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu adalah mewujudkan kesadaran hukum pada masyarakat  khususnya masyarakat di Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate, sehingga diharapkan  setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dibuka langsung oleh Kepala  Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara (Faisal Rumbia,SH.MH ) yang mewakili Pemerintah Provinsi Maluku Utara.  Kegiatan ini melibatkan peserta dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan PKK se Kecamatan pulau Hiri. Sedangkan narasumber  terdiri dari Polda Maluku Utara, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara dan BKKBN Provinsi Maluku Utara.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah  Provinsi Maluku  Utara adalah wadah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Biro Hukum Maluku Utara © 2020 All rights reserved.

WhatsApp chat