Inspektorat Malut Berhasil Selamatkan Rp.72 Miliar Lebih Uang Negara

MALUT – Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Malut) berhasil menyelamatkan uang negara Rp72.937.214.725 miliar. Hal itu disampaikan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum dan Evaluasi Pengawasan, Inspektorat Malut, Mu’djizah Bachmid, SH, MH, saat ditemui di ruang kerjanya, lantai 1 (satu) kantor gubernur Malut, Sofifi, Rabu (13/11/2019) kemarin.

Penyelamatan uang negara yang mencapai puluhan miliaran tersebut, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut dan temuan Inspektorat tahun 2001-2018.

Tindaklanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Malut, terhitung sepanjang tahun 2001 sampai 2019, tepatnya pada bulan November 2019 sudah tercatat ada peningkatan penyelesaian temuan, baik temuan BPK RI Perwakilan Malut maupun inspektorat.

”Jadi kita kalkulasi dari keseluruhan laporan (temuan) sebelum (LHP-BPK) terbit dengan laporan sesudah  (LHP-BPK) terbit itu berjumlah 72 Milyar sekian dan sudah pengembalian ke kas daerah, itu senilai 72.937.214.725 Miliyar,” ungkap Mu’djizah.

Selain itu, ia juga menjelaskan adanya temuan pada pemeriksaan awal, sehingga dimana SKPD terkait langsung mengembalikan berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut.

”Jadi masih dalam tahap pemeriksaan yang masih dalam bentuk draf laporan itu mereka (SKPD) sudah melakukan pengembalian-pengembalian, sehingga pada waktu lampirannya terbit, temuan-temuan itu sudah selesai jadi tidak muncul lagi di laporan (LHP-BPK), kecuali administrasi, berupa teguran atau nilai-nilainya sudah tidak ada, karena mereka sudah melakukan pengembalian,” terangnya. Sumber: pelitaekspres.com (ais).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah  Provinsi Maluku  Utara adalah wadah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Biro Hukum Maluku Utara © 2020 All rights reserved.

WhatsApp chat