Penataan kawasan permukiman pesisisr berbasis partisipatif dan kolaborasi melalui gerakan peduli permukiman (GELIPER)

Sofifi – Proyek Perubahan Penataan kawasan permukiman pesisisr berbasis partisipatif dan kolaborasi melalui gerakan peduli permukiman (GELIPER) merupakan proyek perubahan yang dilakukan oleh Taufik Abbas,ST.,M.Si, Kabid Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perkim Prov. Malut dalam rangka mengikuti Penyetaraan Alumni Pelatihan Reform Leader Academy (RLA) dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional KPN Tingkat II Angkatan 1 Tahun 2019 di LAN RI Jakarta, yang dilounching oleh bapak Gubernur Maluku Utara bersamaan dengan HUT Provinsi Maluku Utara yang ke 20. Pada kesempatan ini Gubernur, Wakil Gubernur, Sekertaris Daerah, para bupati/walikota, forkopimda, para kepala SKPD, dan Stakeholder memberikan dukungan dengan manandatangani spanduk dukungan. Strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman melalui peran gerakan peduli permukiman adalah inovasi yang project leader ambil dalam mengatasi permasalahan karena masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam melaksanakan penataan kawasan permukiman khususnya kawasan pesisir dan peran serta stakeholder (pihak swasta) dalam pemenuhan kebutuhan prasarana sarana umum kawasan permukiman, terutama kawasan permukiman pesisir. Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu Stakeholder Eksternal, pada hari Rabu (13/11) melakukan rapat pembahasan terkait dengan proyek perubahan dimaksud yang diakhiri dengan penandatanganan Dukungan oleh Kepala Biro Hukum atas Proyek Perubahan Penataan kawasan permukiman pesisisr berbasis partisipatif dan kolaborasi melalui gerakan peduli permukiman (GELIPER).

Proyek perubahan ini sangat penting dilakukan sehubungan dengan karakteristik wilayah dan cultural masyarakat pesisir di Maluku Utara adalah melalui inisiasi pembentukan forum masyarakat peduli permukiman pesisir dimana yang akan diberikan peran penting adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu memotivasi masyarakatnya agar berpartisipasi secara aktif. Jika ini bisa direalisasikan maka pengelolaan penataan kawasan permukiman pesisir di Provinsi Maluku Utara dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Kolaborasi dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan yang telah dilakuan yaitu bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara mencanangkan/mendeklarasikan Malut Go green. Pada kesempatan yang sama diberikan bantuan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) setiap Kelurahan di kecamtan Oba dan Oba Utara serta pembentukan Satgas Kebersihan kota Sofifi. Serta kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara pada acara Sosialisasi Gerakan Masyarakat hidup sehat (GerMas) di Sofifi ibu kota Prov.Maluku Utara yang melibatkan para OPD dilingkungan Provinsi Maluku Utara dan Kota Tidore Kepulauan, seluruhlurah di Kecamatan Oba dan Oba Utara, Petugas kesehatan desa seluruh kecamatan oba dan oba utara. Germas merupakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana merubah prilaku untuk hidup sehat dan menjaga lingkungan tinggal agar bersih dan terhindar dari bibit penyakit untuk meningkatkan kualitas hidup.

Menurut DJafar Ismail yang juga sebagai Kepala Dinas Perkim Prov. Maluku Utara  sebagai pilot prjeck Geliper dilakukan di Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara dan ini merupakan inovasi dengan tujuan untuk melahirkan kebijakan penataan kawasan permukiman pesisir berbasis partisipatif dan kolaborasi guna menunjang program pencegahandanpeningkatankualitaskawasanpermukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara. Selain itu model pengelolaan penataan kawasan permukiman khususnya kawasan permukiman pesisir berbasis partisipatif dan kolaboratif ini dapat direplikasi di wilayah lainnya di Provinsi Maluku Utara maupun secara Nasional.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah  Provinsi Maluku  Utara adalah wadah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Biro Hukum Maluku Utara © 2020 All rights reserved.

WhatsApp chat