Kunjungan Kerja Mahkamah Agung RI di Sofifi

Sofifi – Pendirian Pengadilan Tata Usaha Negara dan Oditur Militer di setiap provinsi sangat penting dilakukan, hal ini demi menjamin efesiensi dan efektifitas  akses bagi masyarakat pencari keadilan. Akses tersebut meliputi keterjangkauan pengadilan oleh masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dasar inilah Mahkamah Agung dan jajarannya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Peradilan militer melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diterima langsung oleh Asisten III Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Salmin Janidi,SH.M.Hum), untuk mewakili Gubernur maluku Utara.  Selain Asisten, turut hadir dalam pertemuan ini adalah Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara dan Biro Pemerintahan. 

Hasil dari pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku Utara merespon positif, hal ini ditandai dengan pemberian rekomendasi atau persetujuan pendirian PTUN dan Oditur Militer di Provinsi Maluku Utara.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah  Provinsi Maluku  Utara adalah wadah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Biro Hukum Maluku Utara © 2020 All rights reserved.

WhatsApp chat