Rabu, 01 April 2020

Perkiraan Cuaca Sofifi, Maluku Utara

Renstra

RENCANA STRATEGIS

Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, dan terpadu dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. salah satu perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun adalah rencana pembangunan lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD. Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD merupakan konsekuensi logis atas kebutuhan produk dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Dengan adanya reformasi penganggaran yang dilakukan melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) menghendaki struktur program pembangunan yang berbasiskan pada kinerja. Penerapannya dalam perencanaan jangka menengah (RPJMD) menghendaki adanya perumusan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan baik secara nasional maupun di daerah masing-masing dengan sistematis dan terstruktur. Sehingga kebijakan pembangunan yang dirancang dapat terukur kinerja pelaksanaannya dan terjamin keberhasilan pencapaiannya. Perumusan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dari setiap tahap kebijakan pembangunan merupakan bagian yang penting dalam perumusan RPJMD. Keberhasilan pencapaian sasaran pada setiap tingkatan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja dan target-target yang direncanakan. Melalui monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran dalam periode berikutnya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaan yang jelas.

Sebagai langkah strategis menyelaraskan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dengan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD periode 2005-2025 “Mewujudkan Masyarakat Maluku Utara yang Damai, maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera yang berorientasi Sumber Daya Laut dan Kepulauan, serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dan dinamika serta isu-isu strategis di Provinsi Maluku Utara, sebagai implementasi dari isu strategis menjalankan Visi Rencana Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 yaitu “Membangun Maluku Utara Dengan Cinta”, bahwa program strategis dari visi tersebut adalah a) mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul, amanah dan berdaya saing melalui pendidikan dan kesehatan; b) mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pembangunan melalui distribusi sumberdaya secara adil dan merata; c) mewujudkan pembangunan inrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah serta integrasi wilayah kepulauan; d) mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Utara yang beragama, beradab, berbudaya dan bermartabat; dan e) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan melayani.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dan direalisasikan dalam Misi yaitu: 1) membangun masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri; 2) mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan; 3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah; 4) membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan diseluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara; 5) Memperbaiki Tatakelola Pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawah.

Dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2014-2019, yang ditransformasikan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019, adalah merumuskan kebijakan dan program strategis dibidang perumusan hukum yang diharapkan dapat menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya pada bidang hukum sebagai arah dan pedoman dalam mengukur pencapaian keberhasilan maupun kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah tersedianya dokumen hukum sebagai landasan pijak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Maluku Utara.

Searah dengan paradigma pembangunan dewasa ini yang menuntut penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel, maka pelaksanaan otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara telah melakukan perencanaan strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Maluku Utarayang memuat program-program prioritas yang meliputi : perumusan perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi, Informasi, dan Penyuluhan Hukum serta penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah  Provinsi Maluku  Utara adalah wadah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Biro Hukum Maluku Utara © 2020 All rights reserved.

WhatsApp chat