Rabu, 19 Februari 2020

Perkiraan Cuaca Sofifi, Maluku Utara

Tupoksi

Tugas Pokok & Fungsi

Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, maka Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut;

Tugas Pokok Biro Hukum
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Peraturan perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM serta Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Fungsi Biro Hukum
Perumusan kebijakan umum Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan HAM serta Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum;
Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan HAM serta Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum;
Pengkoordinasian kebijakan umum Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan HAM serta Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah  Provinsi Maluku  Utara adalah wadah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Biro Hukum Maluku Utara © 2020 All rights reserved.

WhatsApp chat